100 Ribu Anak Sekolah dan 20 Ribu Guru Terdampak Tsunami di Sulawesi Tengah

SahabatGuru Bencana gempa dan tsunami yang menimpa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah berdampak besar pada siswa dan guru. Bahkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mencatat sebanyak 2.736 sekolah rusak pascagempa dan tsunami di Sulteng.  Sedangkan proses perbaikan dan rehabilitasi sekolah rusak tersebut membutuhkan waktu minimal setahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan lebih dari 100.000 siswa, 20.000 guru, dan 2.000 sekolah terdampak bencana gempa dan tsunami. Saat ini Kemendikbud masih melakukan pendataan untuk membantu pemulihan kondisi di Sulteng, khususnya bidang pendidikan. Bantuan pendidikan yang disiapkan untuk korban bencana Sulteng antara lain pendirian tenda untuk digunakan sebagai ruang kelas darurat, pengiriman tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk pendampingan psikologis, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan khusus bagi guru yang menjadi korban bencana. “Kami sedang pertimbangkan. Seperti yang dilakukan NTB, kami juga akan menyediakan tunjangan khusus dan itu amanah undang-undang. Kami juga akan melihat kemampuan Kemendikbud,” ujar Mendikbud di Yogyakarta, Rabu (3/10/2018). Muhadjir menambahkan Kemendikbud akan mengumpulkan guru-guru yang terdampak bencana. Mereka akan diberikan pendampingan dan motivasi agar bisa kembali menjalankan tugasnya mengajar setelah situasi dianggap mulai kondusif. Ia berharap, kegiatan belajar mengajar di wilayah Sulteng bisa segera dimulai. “Kalau sekolahnya roboh, kami nanti menyiapkan ruang kelas darurat berupa tenda,” tutur Mendikbud. “Seperti di NTB, target kami adalah setahun. Tahun ini ada tiga tahap untuk menjamin proses KBM (kegiatan belajar mengajar) tetap berjalan. Pertama bikin kelas darurat berupa tenda dari Kemendikbud berstandar UNICEF. Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian PUPR membangun sekolah yang rusak berat,” lanjutnya. Menurut dia rencananya pembangunan kembali sekolah dilakukan di lokal asal. Namun tiddak menutup kemungkinan direlokasi di tempat lain. “Saya masih harus mengecek kondisi di lapangan. Bila memungkinkan, sekolah dibangun di lokasi asal. Jika harus direlokasi, sekolah bisa dibangun di tempat lain,” jelasnya. Mendikbud mengakui, pendataan sulit dilakukan karena unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga terdampak bencana, baik gedung instansi maupun pegawainya. Namun, Kemendikbud akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pendataan dan mengirimkan bantuan pendidikan. “Kemendikbud tetap akan beri bantuan, peralatan belajar, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sekolah yang rusak ringan. Pendidikan juga menjadi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah. Kemendikbud mengambil alih sebagian tugas daerah terutama yang tidak mungkin ditangani daerah,” kata Muhadjir.