Audiensi APKASI: Wonosobo Suarakan Aspirasi “Honorer” untuk Pemerintah Pusat

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengadakan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Wonosobo (28/6). Dalam audiensi tersebut salah satunya membahas mengenai isu pendidikan di daerah.

Audiensi APKASI: Wonosobo Suarakan Aspirasi “Honorer” untuk Pemerintah Pusat
Audiensi APKASI bersama Pemkab Wonosobo (28/6)

Sahabatguru.com - Dewan Pembina APKASI, Sokhiatulo Laoli, bersama Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan, Himmatul Hasanah, mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama mitra Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) melakukan komunikasi dan kolaborasi bersama daerah dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia. Melalui audiensi program dana hibah Dikti serta program unggulan bidang pendidikan, APKASI terus mendukung dan mendorong kesejahteraan daerah.

Dalam audiensi yang disambut baik oleh Bupati Wonosobo didampingi Wakil Bupati dan jajaran OPD Kabupaten Wonosobo, Bupati menyampaikan keresahan yang dihadapi hampir seluruh Kepala Daerah. Melalui forum audiensi APKASI, Bupati menyampaikan pesan pada pemerintah pusat.

“Hari ini kami resah dengan adanya kebijakan Menpan RB kaitannya dengan penataan kepegawaian yang disebutkan bahwa pegawai itu adanya hanya PNS dan P3K, tanpa adanya honorer. Namun jika hal tersebut dilaksanakan, maka Bupati di berbagai daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer. Di sisi lain, Bupati dituntut untuk melaksanakan tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Kita tidak dapat melakukan pelayanan dengan optimal karena kita mengalami kekurangan guru,” terang Bupati Wonosobo.

Kondisi yang serupa banyak dialami daerah serta menjadi problematika yang tak kunjung bisa diselesaikan daerah. Jika tidak ada guru honorer maka siapa yang akan mengajar dengan kondisi di lapangan tenaga pengajar hanya terdiri dari segelintir guru PNS dan P3K. Hal ini praktis, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik.

“Seperti halnya pada bidang kesehatan, persentase tenaga medis yang PNS belum mencukupi rumah sakit. Jika hal ini tidak segera diurai dengan turunan keputusan yang lebih jelas, maka bagaimanakah kami untuk berbuat sesuatu menata teman-teman yang statusnya masih honorer, saat kami memberikan intensif penggajian ada payung hukumnya, sehingga tidak jadi kesalahan di kemudian hari,” katanya.

Bupati Wonosobo berharap APKASI dapat menyuarakan hal ini pada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat bekerja lebih nyaman dan optimal dalam mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.

“Kami berharap APKASI dapat memotret berbagai problem yang ada di Kabupaten Wonosobo yang ke depan dapat disuarakan di forum APKASI, demi terwujudnya otonomi daerah secara utuh,” harapnya.

Dewan Pembina APKASI beserta Staf Ahli APKASI menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Wonosobo. APKASI akan terus mengawal hal tersebut salah satunya dengan mengadakan APKASI Ministrial Forum yang akan diadakan Agustus mendatang.

“Aspirasi daerah seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi tentu menjadi sebuah permasalahan daerah yang perlu kita bahas bersama melalui APKASI Ministrial Forum, Agustus mendatang,” kata Staf Ahli APKASI.

AD