Ini Cara Pemkab Wondama Atasi Sekolah Sering Libur Kurang Guru

SahabatGuru--Karena masih kekurangan guru, sekolah-sekolah di pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sering libur. Kondisi ini mendapat sorotan tajam pihak DPRD yang meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama segera mencari jalan keluar untuk proses pendidikan yang lebih baik. Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus  Y Indubri mengungkapkan Dinas Pendidikan akan melakukan redistribusi guru. Redistribusi guru akan dilakukan setelah penerimaan CPNS tahun 2018 dimana tersedia kuota untuk guru cukup banyak. “Sehingga pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman dapat ditingkatkan, diikuti dengan peningkatan layanan bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan ketertiban masyarakat,“ papar Indubri di Wasior, Sabtu (9/12/2018). Pada kesempatan tersebut Indubri juga mengungkapkan bahwa sektor pendidikan mendapatkan perhatian penting dari Pemkab Teluk Wondama. Bahkan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, mengalokasikan 10,79 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. Dia mengatakan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.925 miliar. Dari total pendapatan tersebut Rp 100 miliar lebih dulu antaranya dialokasikan untuk belanja bidang pendidikan. "Kalau kita mau mengikuti ketentuan undang-undang semestinya 20 persen. Kita belum bisa karena anggaran kita masih terbatas dan bidang lain juga membutuhkan perhatian," kata Indubri. Meski demikian, kata dia, Pemkab terus berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Untuk tahun 2019 anggaran pendidikan meningkat 8,52 persen. “Eksekutif terus berupaya untuk mematuhi ketentuan alokasi bidang pendidikan minimal 20 persen. Kita berusaha secara bertahap," kata Indubri lagi. Keputusan Pemkab meningkatkan anggaran bidang pendidikan hingga mencapai 100 miliar mendapat apresiasi dari DPRD khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi yang memiliki 3 kursi inipun mendorong Pemkab agar terus meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan sehingga pada akhirnya bisa terpenuhi ketentuan 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU.(ris/ant)