Revitalisasi Infrastruktur dan Digitalisasi Pendidikan: Prioritas Kemendikdasmen dalam Kolaborasi Daerah

JAKARTA, 25 Juli 2025 – Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyoroti prioritas revitalisasi infrastruktur sekolah dan percepatan digitalisasi pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan yang diselenggarakan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) pada 24–25 Juli 2025 di Jakarta.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Dr. Gogot Suharwoto, memaparkan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. "Indonesia memiliki 52 juta siswa, 413.000 satuan pendidikan, dan 3 juta guru. Namun, masih terdapat 190.000 sekolah dalam kondisi rusak dan 1,5 juta ruang belajar (kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, dll.) dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Total kebutuhan untuk rehabilitasi diperkirakan mencapai Rp420 triliun, sementara anggaran yang tersedia baru sekitar Rp17 triliun," ungkapnya. Data ini menegaskan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi ketimpangan sarana prasarana yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Dr. Eko Susanto, menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan salah satu dari delapan program prioritas Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, sesuai mandat Inpres No. 7. Program ini menargetkan 9.458 sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA dengan anggaran Rp13,5 triliun. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan dengan skema swakelola langsung oleh sekolah melalui mekanisme bantuan pemerintah. Sekolah akan membentuk panitia pembangunan, melibatkan konsultan perencana dan pengawas. Dana dicairkan dalam dua tahap, yaitu 70% di awal dan 30% setelah laporan progres 50%. Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan universitas yang memiliki jurusan teknik sipil sebagai fasilitator pengawasan, serta melibatkan BPMP di 34 provinsi.

Namun, skema swakelola ini juga menghadapi tantangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, menyuarakan keberatan. Ia berharap kepala sekolah tidak dijadikan penanggung jawab dalam program revitalisasi tersebut karena beban mereka sudah berat dalam mengelola dana BOS, dan mereka bukanlah ahli konstruksi. Ia juga menganggap alokasi lima sekolah per daerah tidak mencukupi, mengingat Kabupaten Sukabumi memiliki 1.231 SD dan 396 SMP dengan sekitar 60 sekolah rusak. Menanggapi hal ini, Dr. Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa skema swakelola merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk efektivitas dan efisiensi, dan Kemendikdasmen siap menerima masukan resmi untuk evaluasi model ini.

Selain revitalisasi, digitalisasi pembelajaran juga menjadi program prioritas. Hal ini didorong oleh rendahnya capaian literasi dan numerasi, serta kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Arah kebijakan digitalisasi mencakup intervensi ke seluruh jenjang sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA, PKLK) dengan penyediaan fasilitas seperti laptop, smartboard, satelit, dan panel surya untuk sekolah tanpa listrik. Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan juga ditekankan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi. Kemendikdasmen bekerja sama dengan PLN dan BAKTI Kominfo untuk memastikan ketersediaan infrastruktur listrik dan internet.

Dalam konteks digitalisasi, Direktorat Jenderal Kemendikdasmen juga menyoroti pentingnya pelatihan coding dan artificial intelligence (AI) sejak jenjang SD dengan pendekatan berbasis aktivitas. Prof. Dr. Nunuk Suryani, Dirjen GTK, menambahkan bahwa pelatihan coding dan AI untuk 50.900 sekolah menjadi prioritas.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci sukses implementasi program-program ini. Dr. Eko Susanto menegaskan bahwa banyak program prioritas tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah. Koordinasi erat, penyelarasan data, serta kolaborasi anggaran dan pelaksanaan menjadi kunci sukses bersama. Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi dan fleksibilitas bagi daerah agar kebijakan nasional benar-benar relevan.

Melalui Rakornas ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan mitra strategis seperti APKASI dan YPAN. Tantangan infrastruktur dan digitalisasi yang masih besar akan terus diupayakan solusinya melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.