Seleksi CPNS Bersih Dari Joki dan Calo

SahabatGuru Jangan sesekali menggunakan joki dan calo saat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Niat buruk melakukan kecurangan dalam seleksi harus dihilangkan. Pasalnya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih. Pemerintah pun sudah siap mengantisipasi praktik percaloan dan joki. Menteri PANRB Syafruddin mengimbau niatan buruk melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS 2018 dihilangkan. Menurut mantan Wakapolri ini, negara ingin mendapatkan pegawai negeri yang benar-benar berkualitas. Ini yang menjadikan seleksi dilakukan secara ketat. Bahkan negara melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini. “Ini atas nama negara. Bapak Presiden sudah menugaskan kita semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS ini. Demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat,” kata Menpan RB seperti dikutip Kemdikbud.go.id, akhir pekan lalu. Ditambahkannya, “Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasil dengan ikhlas. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima. Karena semua dilakukan secara transparan, mereka yang ikut seleksi tentu tahu mengapa dia tidak lulus.” Langkah pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Untuk menindaklanjuti rencana pengamanan seleksi,  Kementerian PAN RB bersama Kemendikbud, dan Polri menandatangani nota kesepahaman terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018. Nota kesepahaman itu ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.penandatangan nota kesepahaman , disaksikan Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian. “Kami melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kami belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak,” jelas Syafruddin. “BKN dan Kemendikbud kita satukan jaringannya. Nanti pak Kapolri dan jajarannya akan membantu pengamanannya, bukan cuma fisik, tetapi dalam masalah teknologi informasi dan siber. Kami mohon bapak Kapolri beserta jajaran dapat mengantisipasi melalui operasi-operasinya,” ujarnya. Menurut Syafrudin pengamanan tidak hanya secara pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan siber seperti gangguan sistem IT, peretasan dan sejenisnya. Ini yang menjadikan Menpan RB memperingatkan agar peserta seleksi tidak melakukan kecurangan. Kapolri mendukung langkah kementerian yang melibatkan kepolisian dalam rekrutmen CPNS. Pasalnya penerimaan CPNS tahun ini diikuti peserta yang mencapai lima juta orang. “Ini melibatkan jumlah masyarakat  yang besar. Sampai lima juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak,” kata Tito Karnavian. Jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian. "Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja,” kata Kapolri. “Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidakpuasan sudah dapat kita redam sedini mungkin,” pungkasnya.