Ada Seruan Guru Honorer Mogok Masal, Ini Yang Dilakukan Disdik Bandung

SahabatGuru Guru honorer merencanakan mogok mengajar secara massal. Ini teruangkap dengan adanya surat edaran Front Pembela Honorer Indonesia yang memberitahukan kepada seluruh guru honorer agar mogok mengajar selama 14 hari kerja. Mogok dilaksanakan mulai Senin (15/10/2018) sampai Rabu (31/10/2018). Namun Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung mengimbau para guru honorer K2 (Kategori 2) untuk tidak ikut aksi mogok mengajar. Kepala Disdik Kabupaten Bandung, Juhana mengungkapkan jika guru honorer ikut aksi mogok, proses belajar-mengajar di kelas akan terhenti. Juhana juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan guru honorer agar bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa memandang usia. Pasalnya, mereka sudah mengabdi selama belasan dan puluhan tahun. “Saya berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali guru honorer menjadi PNS,” ujar Juhana seperti dikutip Republika.co.id, Jumat lalu. “Hanya semua terkendala di UU ASN. Jadi tetap perjuangan itu harus mengarah dulu ke revisi UU,” lanjutnya. Saat ini pemerintah membuka lowongan untuk menjadi PNS. Meski memprioritaskan tenaga pengajar, namun tidak semua guru honorer bisa mengikuti seleksi CPNS. Terutama mereka yang berusia di atas 35 tahun. “Perjuangan mereka khusus di Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari berbagai pihak baik Bupati, DPRD, PGRI dan Disdik sendiri,” kata Juhana. Bila akhirnya tidak bisa ikut seleksi CPNS, guru honorer yang berusia di atas 35 tahun berpeluang mengikuti skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menanggapi seruan mogok massal guru honorer, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Bandung, Toto Ruhiat mengungkapkan pihaknya mungkin belum mengikuti seruan tersebut. Menurutnya di forum terdapat banyak afiliasi. “Kami mendengar ada seruan mogok massal. Kami mungkin belum mengikuti mogok akan lebih ke pendekatan dialog karena ada berbagai afiliasi,” ungkap Toto.