Sekolah Peternakan Rakyat sebagai Manifestasi Swasembada Pangan Nasional Kabupaten Sukabumi
Dalam rangka menjalankan kerja sama antara Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) dan Pemerintah Daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (ASPEKSINDO), Ibu Dr. Himmatul Hasanah, MP., sebagai staf ahli pendidikan dan pelatihan SDM ASPEKSINDO, didampingi oleh Prof. Dr. Muladno, MSA., IPU, selaku Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3IPB), serta Tim Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia, telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Mei 2023. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dan jajaran, untuk membahas agenda kerja sama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia melalui Pembentukan Program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR).
Program Sekolah Peternakan Rakyat merupakan salah satu program utama yang digagas oleh PSP3IPB, Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI), dan Karya Bakti Bumi Indonesia (KBBI) untuk mewujudkan petani, peternak, dan nelayan yang unggul dan mandiri guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk menjadi wadah akselerator dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir di Indonesia. YKBBI dan ASPEKSINDO bekerja secara sinergis untuk membangun bisnis integrasi horizontal yang berbasis kerakyatan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya YKBBI dan ASPEKSINDO dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System) dengan konsep agribisnis yang melibatkan semua tahap produksi dari hulu sampai hilir, dengan berbasis IT serta memberdayakan para petani, peternak, dan nelayan milenial di daerah tersebut.
Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang besar, Kabupaten Sukabumi memiliki misi utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan melalui program digitalisasi sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi 2021-2026. Selain itu, perlindungan terhadap peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Kerja sama ini sangat strategis dalam mewujudkan tujuan peningkatan perekonomian Kabupaten Sukabumi. YKBBI berperan dalam merancang implementasi Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa Industri Pangan Bangsa (SINTHESA), membuka peluang kemitraan, serta aktif dalam pemberdayaan nelayan, petani, dan peternak.
Program ini didasarkan pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan dan pesisir, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang masih di bawah standar. Melalui Program SPR, peternak dan petani akan mendapatkan fasilitasi untuk mengembangkan bisnis secara kolektif berjamaah dengan pendampingan profesional dari IPB dan SASPRI. Pendampingan ini didasarkan pada penguasaan IPTEK (20%), pemahaman bisnis kolektif (35%), serta perubahan pola pikir dan karakter peternak (45%). Diharapkan bahwa secara berkelanjutan, Kabupaten Sukabumi dapat mencapai swasembada protein hewani dengan sumber daya manusia berkualitas yang dapat mendorong perekonomian masyarakat, serta memberikan dampak positif pada sektor pendidikan. Hal ini karena sektor ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dengan akses pendidikan masyarakat.
Diakhir pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terpilih sebagai Pilot Project perdana program SPR bekerjasama antara IPB dan mitra utama ASPEKSINDO yaitu KBBI. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat untuk mencapai perekonomian daerah yang berkelanjutan. Sejalan dengan upaya pengembangan SDM unggul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi juga berniat menjalin kerja sama dengan YKBBI dalam pengembangan program pengembangan wirausaha bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan peningkatan keterampilan masyarakat agar mereka dapat mandiri secara ekonomi pasca pensiun.
What's Your Reaction?