Seluruh Pemkab Provinsi Jawa Barat Berkomitmen Dukung BIED yang Diinisiasi APKASI dan Yayasan Adiluhung

Kabupaten Bandung – Pada Rabu (7/2) telah dilagelar Rapat Koordinasi Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D) Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam Rakorwil tersebut seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten telah berkomitmen mendukung BIE-D yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam upaya menciptakan SDM unggul daerah dan pembangunan berkelanjutan. 

Di dalam Rakorwil tersebut, Pemkab se-Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen memaksimakan kuota masuk BIE-D yang ditetapkan oleh APKASI melalui Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) yang menjadi mitra dalam program ini. Setidaknya terdapat 1.895 kuota yang terbagi menjadi tiga program yakni Program Reguler sebanyak 505 orang, Program Beasiswa Luar Negeri (Mesir dan China) sejumlah 140 orang, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau berjumlah 1.250 orang. Kesepakatan dan komitmen seluruh Pemkab di Provinsi Jawa Barat ini tertuang dalam penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat dengan APKASI dan YPAN.

Program BEI-D hasil inisiasi oleh APKASI bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang bekerja sama dengan 21 kampus terbaik di Indonesia diapresiasi oleh seluruh hadirin. Apresiasi atas program ini juga disampaikan Wakil Ketua Umum APKASI dalam sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana. “Semoga Program strategis dari APKASI bersama Yayasan Adiluhung dapat disinergikan dengan daerah lain,” tutur Sekda Kabupaten Bandung tersebut. Dalam sambutan tersebut, Kabupaten Bandung setidaknya sudah menganggarkan APBD murni untuk mendukung program beasiswa tersebut sebesar 10 miliar.

Staf ahli APKASI Bidang Pendidikan, Dr. Himmatul Hasanah, M.P. dalam sambutannya menjelaskan tentang tujuan dari program BEI-D yakni sebagai wadah masyarakat agar memiliki daya saing kuat. “Program yang juga turut didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga berfokus pada pengentasan tingginya angkatan kerja terdidik yang menganggur berkonsep zero waste,” tutur Himmah.

Staf ahli APKASI berharap, agar seluruh Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat turut mengakomodasi putra-putri berprestasi yang sudah lulus dari program BEI-D, agar mereka dapat menyelaraskan potensi pengetahuan yang diperoleh dengan kebutuhan di daerah asalnya.

Di dalam Rakorwil tersebut, salah satu poin kesepakatan yang diinginkan olah seluruh Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat ialah APKASI bersama dengan 21 kampus mitra dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara agar segera membentuk Badan Hukum Konsorsium.

Oleh: M. Sidik