Pencegahan Korupsi Bisa Dilakukan dari Bangku Pendidikan 

SahabatGuru - Guna mencegah terjadinya kasus korupsi yang semakin marak di Indonesia, sejumlah dosen dari berbagai perguruan tinggi mendeklarasikan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI). 

Para Dosen Pendidikan Antikorupsi ini mendirikan wadah agar upaya pencegahan korupsi melalui jalur edukasi bisa berjalan optimal.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Prof. Ir. Nizam menyatakan, pentingnya perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa yang memiliki sikap budaya antikorupsi dan mewujudkan zona yang berintegritas, bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta perilaku koruptif lainnya.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif para deklarator membentuk ADPAKI. Saya harap ADPAKI dapat membangun semangat antikorupsi di perguruan tinggi,” kata Nizam dalam keterangannya, Sabtu (10/7).

Ketua Umum terpilih periode 2021-2024, Yusuf Kurniadi yang merupakan Dosen Universitas Paramadina menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada KPK atau penegak hukum lain dalam upaya pemberantasan korupsi, justru keterlibatan masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilannya.

Sementara, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peranserta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menambahkan, selama ini program KPK yang didengar masyarakat hanya penindakan dan pencegahan.

Mulai tahun 2021 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, strategi pemberantasan korupsi ditambah menjadi tiga yaitu pendidikan.

“KPK tidak main-main dengan strategi ini. Dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020. Pada Perkom tersebut KPK memiliki Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat yang akan melakukan pendidikan antikorupsi pada semua jenjang mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi,” katanya.

Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menyampaikan dukungan, kesiapan berkolaborasi dan bersinergi dengan ADPAKI. Saat ini UMJ juga sedang dalam proses pembentukan Pusat Kajian Antikorupsi. 

ROB